Dana Desa Ratusan Juta Menguap?Kepala Desa Gunung Labuhan Dituding Tak Transparan, Hak Warga dan Perangkat Terabaikan
JBK, LAMPUNG UTARA — Dugaan pengelolaan Dana Desa yang tidak transparan dan penuh ketidakberesan mencuat di Desa Gunung Labuhan, Kecamatan Sungkai Selatan. Sejak kepemimpinan kepala desa yang sedang berjalan, terungkap indikasi bahwa ratusan juta rupiah anggaran desa tidak dikelola secara terbuka. Akibatnya, pelayanan publik terhenti, hak perangkat desa tidak terpenuhi, dan akses warga terhadap pemimpin desa sangat terbatas.
Keluhan paling tajam datang dari perangkat desa. Sejumlah perangkat mengaku belum menerima gaji dan hak keuangan mereka sampai saat ini. Ketika mereka meminta kejelasan, sebagian perangkat mengaku mendapat pemecatan sepihak tanpa prosedur yang jelas.
Pengosongan fungsi perangkat ini menyebabkan struktur pemerintahan desa terganggu sehingga pelayanan administrasi dan urusan sehari-hari warga sempat terhenti total.
Warga juga mengeluhkan sulitnya menjumpai kepala desa. Menurut beberapa warga, kepala desa jarang hadir di kantor atau sulit ditemui di kediaman pribadinya, sehingga warga merasa kebingungan ketika ada urusan penting.
“Kami bingung mau lapor ke mana karena rasanya percuma saja. Kades jarang sekali masuk kantor. Kalau ada urusan penting, kami harus menunggu waktu yang tak menentu, bahkan ke rumahnya pun jarang bisa ditemui,” ujar seorang warga yang meminta namanya dirahasiakan, Minggu (02/08/2026).
Kekecewaan warga kian memuncak menyusul minimnya bukti pembangunan fisik yang terlihat. Meskipun anggaran terus mengalir, sejak kepala desa menjabat pada 2023 warga hanya mencatat dua kegiatan fisik: pembukaan badan jalan dan perbaikan jalan lapen yang sebelumnya sudah ada. Warga juga mempertanyakan keberadaan dan fungsi BUMDes karena tidak mengetahui penggunaan dana penyertaan modal yang dialokasikan.
Berdasarkan data rincian alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang diperoleh media, total alokasi Dana Desa Desa Gunung Labuhan tercatat sebesar lebih dari Rp657.000.000 dengan rincian pokok sebagai berikut:
Rincian Alokasi Dana Desa (TA 2025)
Administrasi, Informasi, dan Operasional
Informasi publik desa: Rp11,84 juta
Dokumen perencanaan dan pengelolaan aset: Rp18,5 juta
Sarana serta operasional perkantoran: Rp55,8 juta
Insentif RT/RW: Rp62,4 juta
Pembangunan dan Prasarana
Jalan, gorong-gorong dan drainase: Rp184,7 juta
Pembangunan sumber air bersih: Rp70,07 juta
Pemetaan wilayah dan pemeliharaan jalan: Rp3,5 juta
Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat
Layanan Posyandu, PAUD dan penyuluhan kesehatan: Rp58,5 juta
Pembinaan PKK, Karang Taruna, LPM dan kegiatan budaya: Rp37,8 juta
Ketentraman masyarakat, pelatihan bencana, pertanian dan keperluan mendesak: Rp109,4 juta
Penyertaan Modal
Dana penyertaan modal ke BUMDes: Rp160,8 juta
Fakta yang mencolok: meskipun dana ratusan juta telah dialokasikan untuk pembangunan, pelayanan sosial, dan penyertaan modal, warga hampir tidak melihat realisasi pembangunan yang signifikan. Sementara itu, alokasi untuk informasi publik cukup besar, kenyataannya transparansi pengelolaan anggaran dinilai minim.
Tuntutan dan permohonan warga
Hingga rilis ini diterbitkan, warga dan mantan perangkat desa meminta agar instansi berwenang — mulai dari Kecamatan Sungkai Selatan, Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, hingga lembaga pengawas terkait — segera menurunkan tim investigasi. Mereka menuntut:
Kejelasan pertanggungjawaban penggunaan seluruh Dana Desa.
Pemulihan hak perangkat desa yang dipecat secara sepihak dan tidak sesuai prosedur.
Kepastian agar kepala desa menjalankan amanah secara terbuka, bertanggung jawab, dan dapat diakses oleh masyarakat.
Masyarakat Desa Gunung Labuhan berharap tindakan cepat dari otoritas pengawas agar persoalan ini dapat segera terungkap dan hak-hak warga serta aparatur desa dapat dipulihkan. Media dan lembaga pemerhati desa diharapkan terus mengawal perkembangan kasus ini demi terciptanya tata kelola dana desa yang akuntabel dan manfaat nyata bagi masyarakat.(Tim)
