Maulidah Zauroh Soroti Penolakan Pengerukan Pasir Laut di Kuala Teladas, Minta Pemerintah Segera Turun Tangan
JBK | BANDAR LAMPUNG, — Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, menyoroti beredarnya informasi mengenai aksi penolakan nelayan tradisional terhadap aktivitas pengerukan pasir laut di kawasan Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Sabtu, (14/11/2026).
Menurut Maulidah, informasi tersebut perlu segera mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah, terutama untuk memastikan kebenaran kondisi di lapangan serta mengantisipasi potensi dampak terhadap lingkungan dan mata pencaharian masyarakat pesisir.
“Saya mengikuti informasi yang beredar mengenai keberatan nelayan terhadap aktivitas pengerukan pasir laut di Kuala Teladas. Tentu informasi ini perlu kita pastikan kebenarannya. Tetapi kalau memang masyarakat merasa ruang hidup dan sumber penghidupannya terancam, pemerintah harus segera hadir untuk mendengarkan dan memberikan kepastian,” ujar Maulidah.
Ia menegaskan bahwa aktivitas pembangunan maupun pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan.
Terlebih, kawasan Kuala Teladas dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil rajungan yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian masyarakat pesisir Lampung.
“Jangan sampai aktivitas ekonomi yang dilakukan justru mengorbankan mata pencaharian masyarakat. Kita tentu mendukung investasi dan pembangunan, tetapi keduanya harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Maulidah meminta Pemerintah Provinsi Lampung melalui instansi terkait segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk memeriksa aktivitas yang dipersoalkan nelayan, termasuk aspek perizinan, kesesuaian kegiatan, serta potensi dampak lingkungan.
Menurutnya, apabila kegiatan tersebut telah memiliki izin, pemerintah tetap perlu memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar.
“Kalau izinnya lengkap, tetap harus dipastikan bagaimana pelaksanaannya dan dampaknya terhadap nelayan. Kalau ditemukan pelanggaran, tentu harus ditindak sesuai aturan. Yang terpenting, masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang terbuka,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar keberatan masyarakat tidak diabaikan hingga berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
“Nelayan tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri mempertahankan sumber penghidupannya. Pemerintah harus hadir sebagai pihak yang memastikan kepentingan masyarakat terlindungi,” tambahnya.
Maulidah menegaskan bahwa pihaknya akan mencermati perkembangan persoalan tersebut dan mendorong instansi terkait memberikan penjelasan mengenai kondisi sebenarnya di lapangan.
“Bagi nelayan, laut bukan sekadar tempat mencari ikan, tetapi sumber kehidupan keluarganya. Jangan sampai atas nama pembangunan, kita justru menghilangkan sumber penghidupan masyarakat,” pungkasnya.(**).
