Amankan Hak Warga, Anggota DPRD Lampung Abdul Aziz Minta Titik Layanan Perlindungan Sosial Diperjelas
JBK | BANDAR LAMPUNG, — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB, Abdul Aziz, mendorong pemerintah daerah untuk menyiagakan petugas pendamping di tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini dinilai krusial guna membantu masyarakat dalam melakukan pendaftaran dan perbaikan data pada sistem perlindungan sosial digital. Ia juga menekankan agar kesiapan layanan ini dipastikan sejak dini, tak terkecuali di wilayah Lampung Timur.
Dorongan tersebut disampaikan menyusul hasil rapat koordinasi percepatan registrasi perlindungan sosial digital pada 6 November 2026 lalu. Dalam rapat itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan bahwa pendaftaran pada sistem ini akan diintegrasikan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) guna menyederhanakan proses.
“Bagi warga yang tidak memiliki ponsel pintar, terkendala akses sinyal di desanya, atau mengalami ketidakcocokan data, pelayanan harus tetap berjalan maksimal. Warga cukup datang ke titik layanan terdekat, lalu biarkan petugas yang membantu mengecek serta memandu langkah selanjutnya,” tegas Abdul Aziz.
Lebih lanjut, ia meminta Pemprov Lampung untuk mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Hal ini penting agar aparatur desa dan kelurahan memiliki pemahaman yang jelas mengenai alur penyelesaian masalah—kapan sebuah aduan harus diteruskan ke Dinas Dukcapil, dan kapan harus ditangani oleh Dinas Sosial. Warga yang mengajukan koreksi data, tambahnya, berhak menerima bukti pelaporan dan akses untuk memantau perkembangan aduannya.
“Dari sisi pengawasan, indikator keberhasilannya ada pada berapa banyak aduan yang tuntas dan berapa lama waktu tunggu warga. Pemda bisa membuka rekapitulasi progres ini secara transparan tanpa memuat informasi sensitif seperti NIK. Dengan begitu, kita bisa mendeteksi dan mengevaluasi di titik mana proses layanan ini masih tersendat,” pungkasnya.(**)
