ANTARA PENYADAPAN SAH DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG: Pendapat Hukum atas Dugaan Penyadapan Presiden dan Urgensi Undang-Undang Penyadapan 

JBK | BOGOR – Oleh: Rizky Dwi Utami, S.H., M.H., C.Med. Dosen Fakultas Hukum Universitas Wira Buana.

Penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka oleh Bareskrim pada 3 November 2026 dalam perkara dugaan penyadapan ilegal membuka persoalan hukum yang jauh lebih luas daripada perkara pidananya semata.

Para tersangka diduga terlibat dalam penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, pimpinan organisasi kemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Namun demikian, seluruh dugaan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Penetapan seseorang sebagai tersangka bukanlah putusan bahwa yang bersangkutan terbukti bersalah. Pembuktian kesalahan tetap menjadi kewenangan pengadilan melalui proses hukum yang sah dan adil.

Penyadapan Merupakan Pembatasan Hak Privasi

Secara prinsip, penyadapan merupakan salah satu bentuk tindakan yang dapat membatasi hak privasi seseorang. Hak atas rasa aman dan perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, martabat, serta harta benda merupakan bagian dari hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Di sisi lain, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang harus ditetapkan dengan undang-undang serta memenuhi prinsip-prinsip yang dapat dibenarkan dalam negara hukum.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 juga telah memberikan penegasan penting mengenai penyadapan, khususnya bahwa tata cara penyadapan harus memiliki dasar pengaturan yang memadai dalam undang-undang.

Persoalan kemudian muncul karena pengaturan mengenai penyadapan di Indonesia masih tersebar dalam sejumlah undang-undang sektoral dan belum berada dalam satu kerangka undang-undang penyadapan yang komprehensif.

Dalam konteks Polri, tata cara penyadapan juga pernah diatur melalui Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan (Monitoring Center) Polri.

Kondisi regulasi yang tersebar tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar, siapa yang boleh melakukan penyadapan, atas dasar hukum apa, dengan izin siapa, untuk kepentingan apa, dalam jangka waktu berapa lama, serta siapa yang melakukan pengawasan terhadap tindakan tersebut?

Penyadapan Tanpa Prosedur Dapat Berujung Pidana

Dari perspektif hukum pidana, apabila dugaan tersebut terbukti, perbuatan yang dilakukan dapat dikaitkan dengan ketentuan mengenai akses ilegal, intersepsi atau penyadapan ilegal, serta perusakan atau penghapusan data elektronik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, pasal pidana yang secara konkret diterapkan dalam perkara ini tetap perlu merujuk pada surat penetapan tersangka, laporan resmi penyidik, atau keterangan resmi aparat penegak hukum.

Pertanggungjawaban pidana juga tidak hanya dapat dilihat dari pihak yang secara langsung melakukan tindakan teknis. Apabila terdapat pihak yang memerintahkan, turut serta, atau membantu terlaksananya perbuatan pidana, maka konstruksi penyertaan (deelneming) perlu dianalisis berdasarkan peran masing-masing.

Alasan bahwa suatu tindakan dilakukan karena menjalankan perintah atasan juga tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana. Keabsahan perintah, kewenangan pemberi perintah, ruang lingkup tugas, serta itikad baik pihak yang menjalankannya harus dinilai secara hukum.

Dugaan penghapusan data elektronik yang disebut terjadi sejak Oktober 2026 juga menjadi aspek yang patut mendapat perhatian. Apabila terbukti dilakukan dengan sengaja dan memenuhi unsur tindak pidana tertentu, tindakan tersebut dapat memiliki konsekuensi pidana tersendiri sekaligus memengaruhi proses pembuktian perkara utama.

Apakah Dugaan Penyadapan Dapat Dikategorikan sebagai Makar?

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah munculnya perdebatan mengenai kemungkinan adanya unsur makar.

Di satu sisi, terdapat dugaan bahwa perkara tersebut berpotensi berkaitan dengan makar. Namun di sisi lain, pemerintah menyampaikan bahwa sejauh ini belum ditemukan indikasi yang cukup untuk menyimpulkan adanya makar.

Secara yuridis, perbedaan tersebut dapat dipahami.

Makar tidak otomatis terjadi hanya karena objek tindakan berkaitan dengan Presiden atau pejabat negara. Harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan, tujuan tertentu, serta tindakan yang memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam hukum pidana.

Karena itu, penyadapan ilegal, meskipun merupakan dugaan perbuatan yang serius, tidak dengan sendirinya dapat dikualifikasikan sebagai makar.

Penyidik harus mampu membuktikan apa tujuan sebenarnya dari penyadapan tersebut. Apakah hanya untuk memperoleh informasi, kepentingan tertentu, atau terdapat tujuan untuk menggulingkan pemerintahan maupun membahayakan keselamatan kepala negara.

Tanpa pembuktian mengenai niat dan tujuan tersebut, konstruksi hukum makar berpotensi menghadapi persoalan pembuktian di persidangan.

Pelanggaran Etik dan Pidana Dapat Berjalan Bersamaan

Selain pertanggungjawaban pidana, apabila terbukti terjadi pelanggaran prosedur dan ketentuan internal institusi, para perwira yang bersangkutan juga dapat menghadapi proses Komisi Kode Etik Polri maupun sanksi administratif.

Jalur etik dan jalur pidana pada prinsipnya dapat berjalan secara bersamaan karena memiliki dasar, mekanisme, serta tujuan pertanggungjawaban yang berbeda.

Persoalan mengenai hasil penyadapan juga harus dilihat secara hati-hati.

Hasil penyadapan yang diperoleh secara melawan hukum pada prinsipnya memiliki persoalan serius apabila hendak digunakan untuk membuktikan kesalahan pihak yang menjadi sasaran penyadapan. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip due process of law dan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Namun, harus dibedakan antara rekaman hasil penyadapan sebagai alat bukti terhadap pihak yang disadap dengan perangkat atau data yang disita sebagai barang bukti untuk membuktikan dugaan tindak pidana penyadapan itu sendiri.

Keduanya tidak selalu memiliki kedudukan hukum yang sama.

Urgensi Undang-Undang Penyadapan

Perkara ini pada akhirnya memperlihatkan kebutuhan mendesak Indonesia untuk memiliki Undang-Undang Penyadapan yang komprehensif, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

Undang-undang tersebut idealnya mengatur secara jelas:

1. siapa saja lembaga yang berwenang melakukan penyadapan;

2. dalam perkara atau keadaan apa penyadapan dapat dilakukan;

3. siapa yang berwenang memberikan izin;

4. batas waktu pelaksanaan penyadapan;

5. mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyadapan;

6. mekanisme penyimpanan, penggunaan, dan pemusnahan data hasil penyadapan;

7. perlindungan terhadap pihak yang tidak berkaitan dengan perkara; dan

8. pertanggungjawaban pidana maupun administratif apabila kewenangan penyadapan disalahgunakan.

Dengan regulasi yang jelas, negara tetap memiliki instrumen untuk melakukan penyadapan demi kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional, tetapi pada saat yang sama hak konstitusional masyarakat tetap terlindungi.

Kesimpulan

Secara hukum, penyadapan tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa prosedur perizinan yang ketat merupakan persoalan serius dan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum.

Namun, menyamakan penyadapan ilegal dengan makar merupakan kesimpulan yang terlalu dini apabila belum terdapat bukti yang menunjukkan niat, tujuan, dan rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur delik makar.

Karena itu, proses penyidikan harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan tetap menghormati hak seluruh pihak, termasuk hak para tersangka untuk memperoleh proses hukum yang adil.

Perkara ini juga seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah dan DPR untuk mempercepat pembentukan Undang-Undang Penyadapan yang memberikan batas kewenangan secara tegas sekaligus membangun mekanisme pengawasan yang efektif.

Jangan sampai instrumen yang seharusnya digunakan untuk melindungi negara justru berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.

Pada akhirnya, negara hukum bukan hanya membutuhkan kewenangan untuk bertindak, tetapi juga batas yang jelas terhadap kewenangan tersebut.(Red)