MENYELAMATKAN OTONOMI DAERAH: KETIKA DESENTRALISASI BERLABUH DI BAYANG-BAYANG KORUPSI

JBK | JAKARTA – Oleh: Tjandra Sulistiyono, M.Han. Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

Pelaksanaan otonomi daerah setelah lebih dari dua dekade era reformasi kembali menjadi sorotan dalam perspektif tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi. Desentralisasi yang pada awalnya dirancang untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dinilai masih menghadapi tantangan serius berupa lemahnya pengawasan, tingginya biaya politik, serta potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Pandangan tersebut disampaikan Tjandra Sulistiyono, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, melalui legal opinion berjudul “Menyelamatkan Otonomi Daerah: Ketika Desentralisasi Berlabuh di Bayang-Bayang Korupsi.”

Menurut Tjandra, persoalan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak semata-mata dapat dilihat sebagai persoalan individu pejabat, melainkan juga perlu dikaji dari aspek sistem pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, pembiayaan politik, mekanisme pengawasan, serta partisipasi masyarakat.

Desentralisasi dan Cita-Cita Reformasi

Tjandra menjelaskan, desentralisasi merupakan bagian penting dari agenda reformasi pemerintahan Indonesia. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Perkembangan pengaturan otonomi daerah antara lain dimulai melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan-perubahannya.

Dalam perspektif tersebut, otonomi daerah pada dasarnya diharapkan mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efektivitas pemerintahan, serta mempercepat pembangunan sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

Namun, menurut Tjandra, pelimpahan kewenangan kepada daerah harus selalu diikuti dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat.

“Desentralisasi tanpa pengawasan yang efektif dapat menciptakan ruang baru bagi penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, otonomi daerah harus berjalan beriringan dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggara pemerintahan,” demikian pokok pemikiran dalam legal opinion tersebut.

Tiga Persoalan yang Perlu Mendapat Perhatian

Dalam kajiannya, Tjandra mengidentifikasi sedikitnya tiga aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya mencegah korupsi di daerah.

Pertama, pengelolaan APBD.

Besarnya kewenangan pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola anggaran membutuhkan sistem pengawasan yang memadai. Pengadaan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, pemberian hibah dan bantuan sosial, serta berbagai program pemerintah daerah merupakan sektor yang menurut perspektif hukum dan tata kelola harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah.

Menurut Tjandra, persoalan pembiayaan politik perlu mendapat perhatian serius karena biaya politik yang tinggi berpotensi menciptakan hubungan ketergantungan antara kandidat dan pihak yang memberikan dukungan finansial.

Dalam perspektif pencegahan korupsi, hubungan tersebut perlu dicegah agar tidak berkembang menjadi praktik pertukaran kepentingan setelah seseorang menduduki jabatan publik.

Ketiga, potensi elite capture.

Lemahnya partisipasi masyarakat dan pengawasan publik dapat membuka ruang terjadinya dominasi kelompok tertentu terhadap proses pengambilan kebijakan daerah.

Karena itu, mekanisme pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui struktur pemerintahan. Partisipasi masyarakat, media massa, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga pengawasan harus diberikan ruang yang memadai.

Korupsi Berpotensi Mengganggu Pelayanan Publik

Tjandra berpendapat, dampak korupsi tidak berhenti pada kerugian keuangan negara. Apabila anggaran publik tidak digunakan sesuai tujuan, maka kualitas pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat berpotensi ikut terdampak.

Anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan pelayanan publik dapat kehilangan efektivitas apabila proses perencanaan maupun pelaksanaannya tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dalam konteks tersebut, pemberantasan korupsi harus dipahami bukan semata-mata sebagai upaya menghukum pelaku setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal.

Lima Lapisan Pencegahan Korupsi

Untuk menjawab persoalan tersebut, Tjandra menawarkan pendekatan pencegahan dan pertanggungjawaban hukum melalui lima lapisan.

Pertama, lapis desain dan kebijakan.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencegah tumpang tindih kewenangan maupun regulasi.

Kedua, lapis elektoral.

Pembiayaan politik dalam pemilihan kepala daerah perlu diperbaiki agar terdapat mekanisme yang mampu mengurangi ketergantungan kandidat terhadap sumber pendanaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Ketiga, lapis pengawasan.

Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Inspektorat Daerah perlu diperkuat. Selain itu, instrumen pencegahan korupsi seperti Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK perlu dioptimalkan bersama pengawasan oleh aparat penegak hukum serta partisipasi masyarakat.

Keempat, lapis hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan secara tegas berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada saat yang sama, perlu dibedakan antara tanggung jawab pejabat dalam menjalankan kewenangan jabatan dengan tanggung jawab pribadi apabila terdapat perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.

Menurut Tjandra, pembedaan tersebut penting agar pejabat publik tidak berlindung di balik kewenangan jabatan, tetapi juga tidak takut mengambil keputusan atau diskresi yang memang dibenarkan hukum dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Kelima, lapis partisipatif.

Masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pengawasan pemerintahan. Transparansi anggaran, akses informasi publik, forum partisipasi, serta pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kontrol sosial.

Otonomi Daerah Harus Kembali kepada Tujuan Konstitusional

Menurut Tjandra, otonomi daerah pada akhirnya bukan sekadar persoalan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.

Otonomi daerah merupakan bagian dari desain penyelenggaraan pemerintahan yang harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial.

Karena itu, keberhasilan desentralisasi tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa besar kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, tetapi juga dari seberapa besar kewenangan tersebut mampu menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang merata, serta tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Menjaga otonomi daerah berarti menjaga agar kewenangan yang diberikan kepada daerah benar-benar kembali kepada kepentingan masyarakat, bukan menjadi instrumen kepentingan kelompok tertentu,” menjadi inti pemikiran yang disampaikan dalam legal opinion tersebut.

Penutup

Tjandra menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di daerah membutuhkan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif, sistemik, dan partisipatif.

Penguatan APIP, transparansi APBD, pembenahan pembiayaan politik, optimalisasi pengawasan, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari upaya menjaga agar desentralisasi tetap berada pada jalur tujuan reformasi.

Dengan demikian, otonomi daerah tidak boleh kehilangan orientasi utamanya, yaitu mendekatkan negara kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan serta keadilan sosial.

Sebab, ketika kewenangan daerah tidak disertai integritas dan pengawasan yang kuat, desentralisasi berisiko kehilangan makna substantifnya. Sebaliknya, apabila kewenangan tersebut dikelola secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan publik, maka otonomi daerah dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.(Red)