DPRD Lampung Soroti Pengelolaan Aduan Warga, Abdul Aziz Minta Pemprov Lebih Transparan
JBK | BANDAR LAMPUNG, — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB, Abdul Aziz, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan warga dapat memantau perkembangan aduan yang mereka kirimkan melalui aplikasi Lampung In. Ia juga mendorong Pemprov untuk mengumumkan batas waktu respons serta instansi yang menangani setiap laporan.
“Misalnya, warga Lampung Timur melapor soal jalan rusak. Setelah mengirim laporan, mereka perlu tahu aduannya sudah diterima oleh siapa, kapan akan dicek, dan bagaimana tindak lanjutnya. Jika penanganannya membutuhkan waktu, warga juga perlu dikabari alasannya,” ujar Aziz.
Selain itu, Aziz meminta Pemprov berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar aduan yang menjadi kewenangan daerah dapat langsung diteruskan ke dinas terkait. Ia juga mendorong Pemprov menerbitkan rekapitulasi berkala yang menunjukkan jumlah aduan yang masuk, yang sudah ditangani, serta yang masih menunggu tindak lanjut, dengan tetap menjaga kerahasiaan data pelapor.
“Dari rekapitulasi itu, DPRD bisa melihat aduan mana yang paling sering muncul dan mana yang sudah lama menunggu. Hal itu yang perlu kami tanyakan kepada dinas terkait supaya warga mendapat kepastian,” katanya.(**)
