Dugaan Pekerjaan “Siluman” Pagar di Lingkungan Dinas PMD Lampung Utara, Transparansi Proyek Dipertanyakan
JBK | LAMPUNG UTARA — Dugaan pekerjaan “siluman” kembali menyeruak di Kabupaten Lampung Utara. Kali ini, dugaan tersebut mengarah pada pembangunan pagar di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang diduga tidak melalui koordinasi dengan pihak dinas serta tidak dilengkapi papan informasi kegiatan.
Dugaan itu disampaikan oleh Kepala Dinas PMD, Kasim. Menurutnya, pihaknya tidak mengetahui secara pasti jenis pekerjaan yang sedang berjalan, siapa pemilik atau pemberi kerja, maupun siapa kontraktor pelaksananya.
“Kami tidak mengetahui itu pekerjaan apa dan siapa yang punya karena tidak ada koordinasi dengan pihak PMD dan tidak ada papan informasi kegiatan,” ujar Kasim, Kamis (11/11/2026).
Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih berupaya mengonfirmasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) terkait status pekerjaan, sumber anggaran, dan pihak yang bertanggung jawab.
Dari pantauan awal, tidak ditemukan papan informasi kegiatan di sekitar lokasi pekerjaan. Padahal, papan tersebut merupakan sarana penting agar masyarakat dapat mengetahui nama paket pekerjaan, lokasi, sumber dana, nilai anggaran, jangka waktu pelaksanaan, serta identitas pelaksana dan pengawas proyek.
Ketiadaan informasi tersebut memunculkan pertanyaan apakah pekerjaan pagar itu merupakan proyek resmi yang dibiayai APBN, APBD, Dana Desa, atau dana lainnya. Masyarakat juga belum dapat memastikan apakah pekerjaan tersebut telah melalui proses perencanaan, pengadaan, dan pengawasan yang semestinya.
Pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menekankan prinsip transparansi, keterbukaan, persaingan sehat, dan akuntabilitas.
Peraturan tersebut telah mengalami perubahan, antara lain melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa badan publik wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan dengan biaya yang proporsional.
Dalam praktik pekerjaan konstruksi pemerintah, papan nama pekerjaan umumnya memuat minimal nama kegiatan, nomor kontrak, nilai kontrak, waktu pelaksanaan, lokasi, kontraktor pelaksana, serta konsultan pengawas. Ketentuan teknis pada sejumlah surat edaran juga menyebut papan nama wajib dipasang di lokasi pekerjaan, termasuk pada titik awal dan akhir untuk pekerjaan tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas PMD, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maupun pihak yang diduga melaksanakan pekerjaan tersebut mengenai status proyek, sumber pendanaan, dan identitas pelaksananya.
Tim media akan terus berupaya meminta konfirmasi kepada Dinas PUPR dan instansi terkait untuk memastikan apakah pekerjaan pagar tersebut merupakan kegiatan resmi, siapa pemberi kerjanya, berapa nilai anggarannya, serta mengapa papan informasi kegiatan belum terpasang.
Apabila terbukti merupakan proyek yang menggunakan dana negara atau daerah, keterlambatan atau ketiadaan papan informasi berpotensi menyulitkan pengawasan publik. Sebaliknya, apabila pekerjaan tersebut bukan proyek pemerintah, pihak terkait tetap perlu menjelaskan dasar hukum dan izin pekerjaan di lingkungan kantor dinas.(Red).
